REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) meminta agar pemerintah dapat melakukan pendekatan diplomatis terkait kekerasan yang terjadi terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Tak hanya melakukan pendekatan secara bilateral, namun juga pendekatan ke forum ASEAN.

"Kita memprotes itu dan mestinya pemerintah dalam kerangka ASEAN mesti juga koordinasi untuk memprotes itu. Meminta agar dihentikan," katanya di Jakarta, Jumat (27/7).

Menurutnya, untuk saat ini PMI tidak akan memberikan bantuan ke Myanmar. Hanya saja sudah ada kesepatan di antara PMI se-ASEAN. Yaitu, mereka menyatakan tidak masalah untuk bekerja bersama-sama untuk membantu para Muslim Rohingya di Myanmar.

"Tapi kalau keadaannya gawat, tentu soal kemanusiaan, jadi tentu pasti (berikan bantuan-red)," ujar mantan presiden RI tersebut.

Dari data yang ada sudah sekitar 650 dari sebanyak satu juta Muslim Rohingya tewas selama bentrokan terjadi di wilayah barat Rakhine, Myanmar. Sementara sekitar 1.200 orang lainnya dinyatakan hilang, dan 90 ribu Muslim Rohingya kini terlantar.

Pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui Muslim Rohingya dan menyebut mereka sebagai imigran gelap, meskipun mereka tinggal di negara itu selama beberapa generasi. Akibatnya Muslim Rohingya terpaksa mengungsi ke berbagai negara terdekat, seperti di Bangladesh sekitar 400 ribu jiwa, di Thailand 60 ribu jiwa, di Pakistan 40 ribu jiwa dan di Malaysia sekitar 40 ribu jiwa.

Populasi Muslim Rohingya di Myanmar sekitar 4,0 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total penduduk negara itu sekitar 42,7 juta jiwa. Jumlah itu menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia 'Report On The Situasion For Muslim In Burma pada Mei 1997'yang dalam laporan itu umat Muslim mendekati tujuh juta jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika