Posisi strategis wazir
Mengawali mukadimah kitabnya, tokoh kelahiran Basrah 336 H/975 M itu mengutarakan tentang posisi penting seorang wazir di sebuah negara.
Menurutnya, wazir tidak hanya mengatur rakyat, tetapi juga mengurusi raja yang berkuasa. Wazir bisa mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh langsung pada pola dan alur kehidupan warga sehari-hari. Apa pun kebijakan yang ia keluarkan, wajib ditaati.
Pada diri seorang wazir berkumpul dua hak sekaligus, yaitu seorang pengatur sekaligus yang diatur. Di sinilah pentingnya dedikasi dan komitmen seorang wazir. Baik buruknya negara terletak di pundak wazir.
Profesionalitas dan istikamah pada prinsip-prinsip kebaikan yang bersumber pada agama, mutlak perlu terus dibudayakan. “Jangan suka berkelit dan mengeluh,” tegas al-Mawardi.
Sebaliknya, wazir dituntut bekerja keras dan terus berusaha. Tumbang usai berupaya maksimal, lebih baik daripada kalah saat ada kemampuan dan peluang terbuka. “Maksimalkan waktu yang anda miliki!” saran Al-Mawardi.
Karena itu, dalam pandangan ulama bermazhab Syafi’i ini, dasar dan modal utama seorang wazir ialah senantiasa bertakwa kepada Allah SWT selama mengemban tugas tersebut. Mengurus negara, ada fondasinya, yaitu agama.
Sedangkan sistemnya ialah kebenaran dan objektivitas yang abadi dan tak berbias. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada ganjaran lebih besar yang diberikan Allah SWT kecuali bagi menteri yang saleh bersama seorang imam yang ia taati. Imam itu menyerunya selalu tunduk kepada Allah.
Manifestasi takwa kepada Allah dari diri seorang wazir ialah bersikap adil. Adil bagi figur menteri merupakan investasi yang langgeng sedangkan kezaliman adalah kerugian yang datang begitu cepat. Dalam hal ini, seorang menteri dituntut berbuat adil dalam urusan harta, ucapan, dan perbuatan.
Soal harta, jelas Al-Mawardi, ialah mengelola keuangan negara sesuai dengan porsi dan anggaran, tanpa mengurangi dan menggelembungkannya. Jangan sekali pun berniat meraup keuntungan pribadi dengan mengorupsi uang negara. Ketika berucap, menteri harus proporsional dan tidak tebang pilih. Tidak menjilat kepada penguasa ataupun meremehkan kalangan bawah. Tidak pula berbicara manis kepada pemegang status sosial tinggi, namun mencibir masyarakat biasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
