REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah berkomitmen terus memperbaiki pelayanan haji dari tahun ke tahun. Namun betapa pun upaya tersebut terus dilakukan, kekurangan masih saja terjadi di berbagai aspek.
Ketua DPR yang kini menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR Marzuki Alie mengatakan, masalah penyediaan makanan merupakan hal yang paling banyak dikeluhkan jamaah haji. Keluhan tersebut didapatnya saat melakukan inspeksi mendadak kepada jamaah haji saat berada di Mina.
Menurut Marzuki, pemberian makan dengan cara berbaris membawa piring kemudian petugas katering yang mengisi piring tersebut dengan nasi, sayur dan lauknya dianggap seperti pembagian makan kepada narapidana di penjara.
“Mereka protes, ini bukan sistem prasmanan tapi seperti makan di penjara, para napi berbaris membawa piring berbaris panjang kemudian diisi oleh petugas sambil berjalan melewati meja katering,” kata Marzuki melalui pesan elektronik dari Mina, Senin (7/11).
Dia melanjutkan, setiap kloter hanya tersedia satu meja pelayanan, sehingga jumlah barisan jamaah antara 350 sampai dengan 450 orang. Marzuki menyayangkan teknis pembagian makan dengan cara mengantre seperti itu. Padahal, DPR dengan Kementerian Agama sudah berkomitmen bahwa makanan diberikan dalam bentuk nasi kotak.
“Ini menteri agama sudah melakukan perubahan tanpa ada pembicaraan dengan DPR.”
Apalagi, Marzuki melanjutkan, berdasarkan kunjungan ke beberapa maktab, mulai maktab Sumatera, Jawa, dan Papua, mayoritas jamaah menginginkan katering dengan sistem nasi kotak. Alasannya, dengan sistem prasmanan ada penyedia (muassasah) yang tidak bertanggung jawab. “Begitu makanan habis mereka sudah tidak peduli, itu semua terjadi di Arafah.”
Hal yang lebih menyakitkan, Marzuki melanjutkan, beredar isu di kalangan jamaah jika pembagian makanan diberikan secara prasmanan, maka keuntungan katering akan lebih besar dan selisih keuntungan tersebut akan diberikan kepada partai penguasa. “Ini artinya kan kepada partai kami, ini kan tidak benar,” kata Marzuki.
Kecuali masalah makanan, Marzuki juga mendengar kecurigaan adanya tenda jamaah Indonesia yang dijual kepada warga asing. Kabar tersebut sudah dilaporkan ke sektor dan saat ini sudah dibahas dengan maktabnya. “Tapi sayangnya laporan itu tidak didengarkan.”
Dia mengatakan, dalam wilayah Indonesia ada satu tenda jamaah malaysia dan ada juga dalam satu tenda ada beberapa warga asing Afrika.
Masih soal tenda, Marzuki mendapatkan kondisi tenda-tenda yang sangat kotor. Muassasahnya tidak mau membersihkan dan menambah suasana maktab sangat kumuh. “Sektor sudah protes tapi tidak didengarkan karena memang sektor kurang diberi kewenangan untuk memberi sanksi kalau maktab melanggar kontrak,” ujar Marzuki yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
