REPUBLIKA.CO.ID, MARSEILLE - Pengadilan Perancis, Kamis (27/10) kemarin, memutuskan membatalkan izin konstruksi pembangunan Masjid di selatan Marseille. Pembatalan itu disebabkan panitia proyek dianggap gagal memenuhi persyaratan perencanaan tata kota.
Pengadilan mencatat kurangnya bahan grafis yang mencakup dampak pembangunan terhadap bangunan di sebelahnya, akses jalan dan tanah.
"Ini adalah puncak dari perjuangan panjang bagi orang-orang yang tinggal dan bekerja di sini, dan mereka yang menginginkan proyek ini agar selaras dengan lingkungan ekonomi dan sosial," kata Pierre Metras, seorang tukang daging lokal yang memimpin kampanye penolakan pembangunan Masjid, seperti dikutip AFP, Jumat (28/10).
Sebelumnya, Pemimpin Komunitas Muslim Marseille sempat memuji pemerintah lokal yang bersedia memberikan izin pembangunan. Komunitas menilai pembangunan Masjid ini merupakan langkah kunci dalam usaha menjembatani dialog masyarakat Marseille dengan komunitas Muslim.
Arsitek proyek, Maxime Repaux, mengatakan cukup terkejut dengan putusan pengadilan. Padahal cetak biru dari pembangunan Masjid telah mengakomodasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu warga lokal. "Saya terkejut, sebab kami telah berusaha untuk membuat parkir demikian luas, sehingga tidak ada jamaah yang terpaksa shalat di jalanan," kata dia.
Proyek ini mendapatkan izin pada September 2009, namun proses pembangunannya ditangguhkan akibat keluhan dari penduduk lokal. Menurut rencana, Masjid ini dibuat dengan kapasitas besar sehingga dapat menampung 7.000 jamaah. Untuk membangun Masjid ini, komunitas Muslim harus mengeluarkan dana sebesar 22 juta Euro atau $ 31 juta dollar.
Diawalnya, Masjid ini akan dibuka tahun depan. Selain untuk shalat, Masjid yang dilengkapi menara ini, juga dilengkapi fasilitas berupa sekolah, perpustakaan Alquran, restoran dan ruang pertemuan.
Marsille merupakan kota dengan populasi Muslim terbesar di Eropa, diperkirakan jumlahnya mencapai 250.000 jiwa. Melalui kota ini, Muslim Prancis bertahun-tahun berjuang untuk mengakomodasi Islam, sebagai agama resmi yang diakui Perancis.
Namun, usaha itu tampaknya tidak mudah. Pada April silam, Perancis menjadi negara pertama di Eropa yang menerapkan larangan mengenakan niqab dan burqa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika