REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kota Mandalay di utara Myanmar merupakan pusat agama Budha yang dipenuhi dengan kuil, biara, dan para biarawan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih mudah menghitung jumlah warga Muslim Mandalay yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum bersejarah 8 November mendatang. Mereka mengusung hanya satu calon.
Kantor berita Reuters melaporkan, Khin Maung Thein berasal dari partai kecil tidak terkenal dan melaksanakan kampanye dari rumah kecil berlantai dua yang juga berfungsi sebagai bisnis percetakan keluarga. Sebagai satu-satunya perwakilan komunitas Muslim di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar yang menjadi kubu ekstremis Budha, ia mengambil keputusan yang tidak akan diambil pesaing kuat manapun.
Bahkan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, pun tidak mempersilakan calon Muslim di Mandalay, atau juga di wilayah lain.
Pemimpin-pemimpin NLD mengatakan pada Reuters mereka takut menimbulkan kebencian bagi kelompok ultranasionalis Ma Ba Tha, yang dipimpin para biksu dan memiliki pengaruh besar terhadap mayoritas umat Budha Myanmar.
Ma Ba Tha menyatakan Islam menyebabkan kemunduran Budha dan menyerukan boikot terhadap bisnis warga Muslim serta larangan pernikahan lintas agama. Puluhan calon Muslim telah didiskualifikasi dan hak suara ratusan ribu Muslim Rohingya di barat Myanmar, dihapus.
Para ahli menilai upaya meminggirkan umat Muslim dapat memicu kembali kerusuhan agama, mengunggulkan kelompok Budha radikal, dan merusak kredibilitas pemilu pertama Myanmar yang diharapkan memenuhi asas bebas dan adil sejak 25 tahun lalu.
Hanya sekitar satu lusin calon Muslim yang masih bersaing secara nasional, sebagian besar berasal dari partai pimpinan Khin Maung Thein, Kongres Nasional (UNC). "Muslim telah menderita di Myanmar beberapa tahun terakhir dan melalui pemilu ini kami ingin duduk di parlemen," ujar Khin Maung Thein (71) yang berperawakan gemuk namun terlihat muda.
Ia mengindentifikasikan diri sebagai Pathi, sebuah kelompok Muslim berdarah Persia yang berusia ratusan tahun di Myanmar, dan memandang pemilu sebagai kesempatan untuk mengembalikan kembali kebanggaan etnis mereka.
Thein juga ingin memperkenalkan kebijakan-kebijakan UNC seperti mengurangi anggaran militer Myanmar dan mengalihkannya untuk pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
