REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VII di Islamic Centre, Senin-Selasa (27-28/12). Pembukaan Musda dilakukan di Gedung Bank Jatim, Ahad (26/12) malam.
Ketua Umum MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori, mengatakan, fokus Musda kali ini adalah untuk penanganan perbaikan akhlaq dan pemberdayaan ekonomi umat. “Permasalahan moral dan sosial akan kami bahas pada Musda kali ini. Tak ketinggalan membahas program lima tahun mendatang sesuai cetak biru yang menjadi ketetapan Musda kali ini,” ujarnya, Senin (27/12).
Menurut Abdusshomad, sesuai laporan pertanggung jawabannya, selama periode 2005-2010 telah menerbitkan dan mencetak buku ber judul Bunga Rampai Kajian Islam sebanyak 1.000 eksemplar. Selain itu, juga telah diterbitkan buku saku berbagai fatwa sejumlah 10.000 eksemplar, yang terdiri fatwa tentang terorisme, meluruskan makna jihad, masail asasiyah wathoniyah (keutuhan NKRI), hukum doa bersama (non muslim), perkawinan beda agama, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. “Semua buku-buku itu dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat,” terangnya.
Terkait pembentukan kepengurusan baru, Abdusshomad menyebut akan ada pembaruan terhadap garis-garis besar program MUI Jatim semasa dipimpinnya untuk diaplikasikan dalam jangka lima tahun ke depan. Program yang telah berjalan, yakni pengembangan ukhuwah, dakwah, pendidikan Islam, perekonomian Islam, pengembangan hukum dan perundang-undangan serta peraturan, serta pengkajian dan pengembangan Islam.
“Juga terdapat program lainnya meliputi peningkatan hubungan luar negeri dan kerukunan antar umat beragama, pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga, kepedulian sosial, serta dokumentasi informasi,” kata Abdusshomad.
Sedangkan, Gubernur Jatim, Soekarwo yang menghadiri pembukaan Musda MUI Jatim mengingatkan bahwa untuk perbaikan akhlak masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah menyiapkan rencana untuk mengurangi pelacuran di Jatim. Sebagai tindakan nyata, lanjut Soekarwo, nantinya pelacur akan didata untuk kemudian diberi pelatihan keterampilan dan modal untuk membuka usaha halal agar dapat keluar dari dunia prostitusi.
“Saya telah menawarkan kepada bupati dan wali kota di Jatim untuk turut mengurangi pelacuran di daerahnya. Semua dananya akan ditanggung oleh pihak Pemprov Jatim,” beber Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika