REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi VIII DPR dan pemerintah akan melanjutkan rapat konsultasi pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010, pada Selasa (20/7), karena pada rapat konsultasi pada Jumat ini belum mencapai kesepakatan.

Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Baghowi mengatakan, pada rapat konsultasi Jumat ini pemerintah mengusulkan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) turun turun rata-rata sekitar 36 dolar Amerika Serikat (AS) dari usulan awalnya sebesar 3.577 dolar AS.

"Sedangkan dari perhitungan Komisi VIII DPR, BPIH masih bisa diturunkan hingga 119 dolar AS," kata Muhammad Baghowi setelah rapat konsultasi antara pemerintah dan Komisi VIII DPR, di Gedung, DPR, Jakarta, Jumat.

Menurut Baghowi, penjelasan dari pemerintah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menjelaskan BPIH untuk embarkasi Jakarta pada 2009 sebesar 3.444 dolar AS. Untuk embarkasi Jakarta, kata dia, pemerintah akan menurunkan BPIH tahun ini sebesar 39 dolar AS menjadi sebesar 3.405 dolar AS, sedangkan untuk sejumlah embarkasi di Indonesia akan menurunkan BPIH rata-rata 36 dolar AS. "Nilai BPIH yang ditawarkan pemerintah dengan asumsi penetapan biaya pemondokan sebesar 3.000 dolar AS," katanya.

Menurut Baghowi, usulan pemerintah itu masih bisa diturunkan lagi karena berdasarkan penghitungan Komisi VIII DPR BPIH tahun ini bisa turun sampai 119 dolar. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, penghitungan DPR tersebut dengan asumsi biaya pemondokan yang dibayar oleh jemaah haji sebesar 2.700 dolar AS, sedangkan sisanya sekitar 300 dolar disubsidi menggunakan dana optimalisasi jemaah haji.

Menurut dia, besaran subsidi itu bervariasi tergantung pada posisi pemondokan mulai dari ring I (terjauh empat kilometer dari Masjidil Haram) hingga ring III (terjauh tujuh kilometer dari Masjidil Haram). "Dengan subsidi biaya pemondokan sekitar Rp 1 triliun maka masih ada kelebihan dari dana optimalisasi haji," katanya.

Menurut dia, dana optimalisasi adalah bunga dari setoran awal haji yang saat ini jumlahnya mencapai Rp1.172 miliar. Karena tidak mencapai titik temu, maka Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding yang memimpin rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR menutup rapat dan menundanya hingga Selasa (20/7) mendatang.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatakan, penurunan BPIH sebesar 36 dolar AS hingga 39 dolar AS tersebut masih bisa berubah. Jika anggota DPR mengusulkan penurunan hingga 119 dolar AS, kata dia, maka pada rapat konsultasi lanjutan bisa diambil jalan tengah untuk segera mencapai kesepakatan. "Saya optimis, masalah BPIH ini akan segera selesai dan nilainya "clear"," kata Bahrul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika