REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi VIII DPR membahas usulan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan sekaligus meningkatkan pelayanan pada musim haji 2010. "Nilai penurunannya belum diputuskan karena Komisi VIII baru membahas komponen-komponen yang biayanya bisa diturunkan dengan pihak-pihak terkait," kata Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa petang, usai rapat internal.
Dikatakannya, dari ratusan komponen pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) akan dibahas satu persatu komponen apa saja yang bisa diturunkan sehingga BPIH secara keseluruhan bisa turun. Dari hasil survey Komisi VIII, katanya, ada empat komponen utama yang biayanya terlalu tinggi dan bisa diturunkan, yakni transportasi udara, pemondokan, katering, dan transportasi lokal di Arab Saudi.
"Komponen-komponen ini akan dibahas pada rapat bersama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian perhubungan, maskapai penerbangan, dan sebagainya, untuk menyepakati komponen apa saja yang biayanya bisa diturunkan dan berapa besar penurunnya," kata dia.
Menurut dia, rapat tersebut akan dilaksanakan pada 5-7 Juni mendatang sebelum Komisi VIII membahas anggaran BPIH 2010. Ditanya soal usulan Menteri Agama agar harga tiket untuk jemaah haji bisa diturunkan minimal 150 dolar AS, menurut Iskan, hal itu hanya salah satu dari satu subkomponen yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR.
Menurut dia, dalam komponen transportasi udara, ada beberapa komponen salah satunya adalah harga tiket. Anggota Komisi VIII Abdillah Fauzi mengatakan, usulan penurunan BPIH sesungguhnya diusulkan oleh Komisi VIII sejak sekitar dua pekan lalu.
Usulan tersebut, kata dia, tidak hanya harga tiket bagi jemaah haji tapi ada empat komponen utama yakni, biaya transportasi udara, biaya pemondokan, biaya katering, dan biaya transportasi lokal. Menurut Fauzi, dengan menurunkan biaya pada empat komponen tersebut, Komisi VIII optimistis maka BPIH secara keseluruhan bisa diturunkan secara signifikan.
Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali meminta Komisi VIII DPR bisa menurunkan tiket haji minimal 150 dolar AS sehingga BPIH bisa turun dengan kualitas pelayanan yang meningkat. "Ongkos naik haji bisa turun signifikan bila biaya tiket bisa ditekan. Sementara pemerintah terus meningkatkan pelayanan haji lebih baik lagi," katanya di Jakarta, Minggu (23/3).
Pemerintah dan DPR belum menetapkan BPIH karena belum menyepakati harga komponen pemondokan dan penerbangan. DPR masih mempertanyakan kenaikan harga pemondokan dan meminta harga komponen penerbangan diturunkan. Menteri Agama sangat mendukung langkah Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang meminta calon maskapai haji menurunkan margin keuntungan dari tarif angkutan haji.
Berdasarkan perhitungan Garuda Indonesia masing-masing jamaah haji tahun ini dikenakan biaya angkutan haji sebesar 1.754 dolar AS.
Angka itu memperhitungkan biaya angkutan haji dasar sebesar 1.595 dolar AS plus margin keuntungan bagi Garuda sebesar 10 persen. "Saya minta DPR bisa menurunkan minimal 150 dolar AS," kata Menteri Agama.
Alasan penurunan itu, katanya, berdasarkan pertimbangan bahwa komponen biaya penerbangan masih bisa ditekan dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu serta maskapai penerbangan yang akan ikut melayani jemaah haji bertambah sehingga ada persaingan.