REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berupaya mendorong desentralisasi pengelolaan ke seluruh Indonesia.

Topik tersebut menjadi agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Baznas bertema "Memajukan Peran Zakat dalam Pembangunan Daerah" yang diselenggarakan di Jakarta pada 19-21 Mei lalu. Selain membahas laporan dan evaluasi kinerja program Baznas, Rakernas kali ini turut mengundang sejumlah kepala daerah untuk berdiskusi mengenai pengembangan Baznas mendatang.

"Kami ingin mewujudkan desentralisasi pengelolaan zakat," ujar Ketua Umum Baznas Prof KH Didin Hafidhuddin, akhir pekan lalu.

Didin menyatakan, Baznas akan mengumpulkan zakat dari para muzakki di suatu daerah dan akan mengembalikannya kepada para mustahik di daerah tersebut.

Didin mengaku, untuk mewujudkan hal itu perlu ada kerja sama yang baik dengan pengelola zakat di daerah. "Peran Baznas daerah menjadi sangat penting. Misi Baznas pusat adalah memperkuatnya," ujar Didin.

Menurut Didin, berdasarkan pengalaman yang ia himpun Baznas daerah akan kuat jika mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Didin mencontohkan, dengan dukungan gubernurnya, Sumatera Barat bisa menunjukkan hal yang luar biasa.

"Ada percepatan baik dari penghimpunan zakat maupun pendayagunaannya," ujar Didin.

Didin mengatakan, sejumlah daerah lain juga sudah melakukan hal yang baik. Ia mengaku, upaya tersebut akan terus diperkuat sehingga pusat perzakatan justru akan berada di daerah kelak.

"Kami yakin, jika daerah itu makmur dan sejahtera maka seluruhnya juga akan begitu," ujarnya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengaku sepakat dengan cita-cita Baznas dalam mewujudkan desentralisasi pengelolaan zakat. Menurutnya, hal itu akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika