REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Imam Syafi'i mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) terkait kekurangan 21 ribu guru agama di sekolah umum. Menurut dia, kurangnya guru agama terjadi lantaran beberapa tahun belakangan ini tidak ada formasi pengangkatan guru agama di sekolah umum, yang mana hal itu merupakan kewenangan dari Kemenpan.
"Makanya kita sudah bersurat itu ke Kemenpan sama Kemendagri, sehingga nanti kewenangannya dari Pemda-Pemda juga bisa ngangkat," ujarnya pada Republika.co.id, Kamis (6/7).
Ia menuturkan, sebenarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengangkatan guru agama di sekolah. Namun, selama ini tidak dilakukan sehingga terjadi kekurangan guru agama.
Dalam PP 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan, terutama pada pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memungkinkan untuk membantu dalam penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk dalam pengangkatan dan pendanaannya. "Itu menurut PP 55 pemerintah daerah boleh mengangkat juga. Bagusnya itu tanya ke Menpan, kenapa kok tidak ada formasi pengangkatan guru agama. Kalau saya ngomong, kan saya pemerintah juga enggak enak. Saya cuma punya data seperti itu," katanya.
Ia mengatakan, kurangnya guru agama di sekolah umum tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap proses pembentukan karakter siswa. Apalagi, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. "Ya ini kan negara yang meayoritas Muslim. Ya ini harus terpenuhi (guru agama). Padahal butuh sekali anak-anak itu," kata Imam.
Ia menambahkan, kekurangan guru agama di sekolah terjadi di berbagai daerah. Salah satu daerah yang mengalami kekurangan guru yang signifikan adalah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). "Paling banyak kekurangan data statistik kita di daerah NTT dan beberapa daerah lainnya," kata Imam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
