Jumat , 21 April 2017, 14:09 WIB

Kongres Ekonomi Umat Jawab Problematik Ekonomi Bangsa

Rep: Fuji EP/ Red: Agung Sasongko
Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (keempat kiri) dan Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3).
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (keempat kiri) dan Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Hotel Grand Sahid Jaya pada 22-24 April 2017. Kongres tersebut mengusung tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia."

Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, M Azrul Tanjung, mengatakan, Kongres Ekonomi Umat pertama kali diadakan. Kongres ini memiliki tujuan untuk menginventarisasikan dan menjawab problematik yang dihadapi ekonomi bangsa.

"Sehingga diperlukan adanya koordinasi, konsolidasi, kolaborasi dan sinergi seluruh eksponen ekonomi umat demi terwujudnya kesejahteraan umat yang berkeadilan dan berperadaban," kata M Azrul kepada Republika.co.id melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/4).

Azrul menjelaskan, UUD 1945 Pasal 33 telah mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan lainnya. Namun, faktanya saat ini banyak penguasaan ekonomi belum merata.

Menurutnya, kepemilikan modal terhadap beberapa sektor penting, terutama yang menjadi hajat hidup orang banyak masih dikuasai oleh pihak tertentu. Sementara perundangan membuka seluas-luasnya pada partisipasi seluruh bangsa. Kini penguasaan aset-aset ekonomi oleh asing dan usaha besar semakin besar. 

"Sedangkan KUMKM hanya memperoleh porsi masih di bawah 20 persen dari nilai ekonomi nasional, dengan demikian terjadi ketimpangan ekonomi dan pendapatan menjadi permasalahan ekonomi Indonesia," jelasnya. 

M Azrul yang juga Sekretaris Panitia Kongres Ekonomi Umat menyampaikan, kongres kali ini merupakan lanjutan hasil Kongres Umat Islam Indonesia VI di Yogyakarta pada 5-11 Februari 2015. Kongres Ekonomi Umat diharapkan dapat menciptakan momentum penting dalam membangkitkan ekonomi umat. "Yang dalam aksinya kelak akan menjadi arus baru ekonomi Indonesia," ujarnya.