REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) Ahmad Satori Ismail tak mempermasalahkan standardisasi khatib atau isi dakwah yang di wacanakan Menteri Agama (Menag). Asalkan, aturan tersebut hanya mengatur hal yang umum dan global.
“Yang tidak boleh disampaikan, misalnya menunjukkan unsur SARA, khilafiyah, atau politik praktis. Khawatirnya membuat gaduh,” ujar Satori saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (23/3).
Satori mengaku hingga kini belum belum mengikuti pertemuan-pertemuan yang secara khusus membahas hal ini bersama Menag. Menurutnya dua bulan yang lalu, ia pernah mendapat undangan untuk pertemuan, namun tiba-tiba dibatalkan.
Satori beranggapan tokoh-tokoh ulama tentunya banyak yang tidak setuju sengan standardisasi seperti ini. Tapi, kalau tujuannya berkaitan dengan kualitas seorang ustaz, kiai, itu baik juga buat kerbelangsungan ummat.
“Tapi kalau misalkan sudah sampai melarang menyampaikan masalah jihad. Itu tidak boleh, jihad itu di perintahkan Alquran,” tegas Satori.
Satori mengingatkan, jihad yang dimaksud dalam al-Qur’an itu banyak macamnya. Jihad harta, jihad taklim, atau misal jihad lainnya. Belajar, bekerja, dengan sungguh-sungguh itu termasuk jihad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
