REPUBLIKA.CO.ID, BEAUCAIRE -- Enam pemilik Toko Muslim menggugat Wali kota Julie Sanchez karena menerapkan kebijakan pelarangan toko buka hingga larut malam selama Ramadhan tahun lalu. Kebijakan wali kota dinilai tindakan rasis.
Dilansir dari Daily Express, Selasa (27/9), Kebijakan larangan ini harus dilakukan oleh toko yang terletak di pusat kota, termasuk toko makanan dan pedagang sayur mulai pukul 11.00 malam hingga pukul 08.00 pagi. Untuk toko yang terletak di jalan sibuk kota kecil di Prancis Selatan ini harus tutup mulai pukul 11.00 malam hingga pukul 05.00 pagi.
Pemilik toko mengatakan, larangan ini merupakan diskriminasi rasial karena setiap Ramadhan di Prancis selalu jatuh pada musim panas. Sehingga umat Islam selalu bekerja di malam karena mereka harus berpuasa di siang hari dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Sanchez mengatakan, alasan aturan larangan tersebut dibuat karena membuka toko larut malam menyebabkan kebisingan dan mengganggu penduduk setempat yang tinggal di dekatnya. Dia membantah, kebijakan ini adalah rasis.
"Saya tidak melihat adanya hubungan antara agama dan gangguan kebisingan," jelas dia. Dia hanya ingin warga desa hidup di lingkungan aman dan damai.
Menurut dia, toko yang buka di malam hari sering berteriak saat penduduk mengantuk. Mereka memiliki perilaku yang kasar dan tidak sopan bahkan mengakibatkan insiden penembakan.
Wali Kota pun tidak memiliki pilihan lain selain membuat larangan tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya 2.700 tanda tangan petisi terkait keluhan tersebut.
Tetapi larangan ini memicu kemarahan hingga tingkat nasional di kalangan umat muslim Prancis. Presiden Observatory anti-Islamofobia, Abdallah Zekri, mendukung gugatan ini dan menjadi salah satu penggugat. "Tindakan Wali Kota selama Ramadhan untuk membatasi kegiatan komersial pemilik toko merupakan anti-Muslim," jelas dia.
Pengacara pemilik toko, Khadijah Aouaida mengatakan, berdagang di malam hari menyebabkan masalah lingkungan hanya klaim Wali Kota saja. Menurut dia, larangan itu hanya cara untuk mematikan bisnis umat Islam.
Akibat kebijakan ini, muslim lokal dan muslim asal Afrika Utara menderita kerugian selama Ramadhan. Terkait dengan tuntutan ini, Sanchez harus hadir di pengadilan Nimes, Kamis (29/9) besok untuk melakukan pembelaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
