REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengajukan rekomendasi jenazah koruptor tidak perlu dishalatkan kepada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dahnil mengatakan, ini merupakan bagian hukuman sosial untuk membuat jera koruptor dan menjauhkan masyarakat dari sifat tersebut.
"Ini bagian hukuman sosial karena hukum positif yang ada belum cukup membuat jera," kata Dahnil di Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu (5/8). Dahnil menyatakan, saran itu akan diajukan dalam sidang komisi di Muktamar untuk menjadi ketetapan pandangan Muhammadiyah.
Dahnil mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang lebih kejam dibandingkan genosida. Genosida, jelasnya, membunuh rakyat dengan cepat sementara korupsi membunuh secara perlahan. Pemuda Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Dahnil kerap menyuarakan gerakan anti korupsi. Salah satu gerakannya yaitu dengan mendirikan Madrasah Anti Korupsi.
Dahnil menyatakan, korupsi merupakan bagian dari kerusakan moral yang merajalela di masyarakat. Muhammadiyah, kata Dahnil, harus memberikan obat penawar dari penyakit moral tersebut. "Muhammadiyah harus jadi imam pemberantasan korupsi," kata Dahnil.
Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas juga mengamini pernyataan Dahnil. Busyro yang juga menjadi calon anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan korupsi adalah syirik sosial. Ia menjelaskan, seseorang yang melakukan tindak korupsi artinya telah menyelewengkan jabatan yang diduduki.
"Karena tindakan itu, ia telah memposisikan diri sebagai tuhan-tuhan palsu," kata Busyro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
