REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Persatuan Guru Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nusa Tenggara Barat sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan pelajar.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Ali Rahim, di Mataram, Senin, mengatakan upaya membangun komitmen terkait menekan terjadinya pernikahan dini tersebut sebagai implementasi dari kesepakatan di tingkat pusat.
"Pengurus PGRI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kami di daerah harus menindaklanjuti," katanya.
Menurut dia, adanya kesepakatan bersama tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi para pelajar yang melakukan pernikahan ketika mereka masih berstatus sebagai anak didik.
Fakta itu bisa dilihat ketika menjelang penyelenggaraan ujian nasional (UN), ada saja siswa yang menikah, sehingga tidak bisa mengikuti proses akhir dari pendidikan yang sudah dijalaninya selama tiga tahun.
"Bahkan, ada orang tua yang meminta izin kepada sekolah untuk menikahkan anaknya yang sudah dilarikan pacarnya," ujar Ali Rahim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
