REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghormati kebijakan setiap negara dalam mengatur sistem pendidikannya, termasuk aturan berpakaian di sekolah. Namun, PBNU berharap setiap kebijakan yang diterapkan tetap menjamin hak seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Ketua PBNU, KH Imron Rosyadi Hamid menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapan mengenai kebijakan Azerbaijan yang secara efektif melarang penggunaan jilbab di sekolah. Kebijakan tersebut menuai protes dan memicu perselisihan dengan Turki, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Azerbaijan.
"PBNU tentu akan menghormati setiap kebijakan dari negara lain dalam mengatur sistem pendidikan mereka. PBNU juga tidak dalam posisi ingin melakukan penilaian terhadap kebijakan negara lain, tetapi PBNU berharap setiap aturan yang dikeluarkan oleh siapapun tetap bisa menjamin semua siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar," ujar Imron saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (15/10/2026).
Seperti diketahui, kebijakan seragam baru di Azerbaijan mulai diberlakukan pada pekan ini dan memicu penolakan dari sebagian kalangan. Aturan yang disahkan bulan lalu itu melarang pakaian yang dinilai pemerintah bertentangan dengan prinsip sekularisme negara.
Meski tidak secara eksplisit menyebut jilbab sebagai pakaian yang dilarang, penerapan aturan tersebut dilaporkan berdampak pada siswi berhijab. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan siswi berhijab menangis setelah dilarang masuk sekolah karena ketentuan seragam baru tersebut, sebagaimana dilaporkan The New Arab, Kamis (15/10/2026).
Menurut kantor berita Azerbaijan, Azerbaijani Press Agency (APA), perubahan ketentuan seragam bagi siswa di lembaga pendidikan umum negeri bertujuan menetapkan standar berpakaian yang mencerminkan prinsip sekuler negara tersebut.
APA juga menyebut pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan masih dapat dikenakan dalam perayaan tertentu. Namun, penggunaannya harus memperoleh persetujuan Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.
Penerapan aturan tersebut memicu protes di sejumlah sekolah. Media lokal Azerbaijan melaporkan siswa di setidaknya dua sekolah melakukan boikot kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk penolakan terhadap pembatasan tersebut. Sejumlah siswa juga dilaporkan menggelar unjuk rasa di luar lingkungan sekolah pada Senin.
Selain protes di dalam negeri, kebijakan tersebut turut memicu kritik dari Turki. Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyebut kebijakan yang secara efektif membatasi penggunaan jilbab itu tidak dapat diterima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika