REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) bakal membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pondok pesantren serta kiai, sebagai salah satu upaya dalam memperkuat pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan.
“Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren, karena banyak yang mempraktiskan menamakan diri pondok pesantren. Kiai juga harus ada rukun-rukunnya. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif karena adanya salah pemahaman,” ujar Menteri Agama (Menag) Prof KH Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Senin(13/7/2026).
Menag mengatakan, langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai lembaga pendidikan yang memenuhi ketentuan, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu memberikan perlindungan kepada peserta didik.
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengajak para pengasuh pesantren dan pimpinan lembaga pendidikan membangun budaya keterbukaan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak.
Menurut dia, keterbukaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dan keberanian lembaga untuk memperbaiki diri.“Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat. Menutupi persoalan tidak menyelamatkan nama baik. Ia hanya menunda luka yang lebih mendalam,”ujar Menag.
Di samping itu, Kemenag akan memaksimalkan peran Majelis Masyayikh. Lembaga independen ini memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pesantren, sekaligus menyusun instrumen regulasi yang komprehensif.
Standardisasi ini tidak hanya menyasar kurikulum atau legalitas lembaga, melainkan juga perilaku para pengelola dan pengajar. Menag menekankan bahwa hukum dan aturan moral di dalam pesantren berlaku mutlak untuk semua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika