REPUBLIKA.CO.ID, SANAA— Selama bulan pertama perang AS-Israel melawan Iran, yang meletus pada 28 Februari 2026, tampak bahwa kelompok Houthi masih bersikap menahan diri, meskipun banyak pihak memperkirakan mereka akan memasuki fase yang lebih cepat dan tidak bertahap, berdasarkan hubungan erat mereka dengan Teheran dan Korps Garda Revolusi Islam.

Penilaian ini tidak salah, karena hubungan tersebut memang kuat dan berpengaruh, namun yang terlewatkan dari gambaran ini adalah bahwa keputusan di dalam kelompok tersebut kini menjadi hasil dari diskusi internal yang telah berlangsung cukup lama.

Diskusi ini, pada dasarnya, bermula dari fase dukungan terhadap Gaza setelah Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober, serta serangan balasan yang dilancarkan Amerika Serikat dan kemudian Israel dari Oktober 2023 hingga akhir tahun 2025 sejak Maret.

Fase tersebut berakhir pada 2025 dengan kesepakatan bersama Washington yang difasilitasi Oman pada Mei, di mana serangan Israel dimasukkan dalam kerangka kesepakatan Gaza, namun hal itu meninggalkan dampak yang mendalam di dalam kelompok tersebut.

Beberapa pemimpin Houthi berpendapat biaya keterlibatan selama dua tahun terakhir ini sangat besar, tidak hanya dalam hal kerugian militer dan kepemimpinan serta korban sipil, tetapi juga dalam hal terkurasnya sumber daya, kerusakan infrastruktur, dan semakin rumitnya jalur politik, terutama dengan Arab Saudi yang pada 2022 mengajukan peta jalan perdamaian di Yaman.

Penilaian ini tidak hanya sebatas analisis teoretis, melainkan menjadi dasar diskusi internal yang melahirkan dua aliran pemikiran yang jelas.

Aliran pertama cenderung bersikap hati-hati, dan berpendapat bahwa pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa keterlibatan langsung tidak menghasilkan keuntungan strategis, melainkan justru membuka front-front yang mahal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika