REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Senja menunggu di ufuk barat, membawa satu pertanyaan yang setiap tahun kembali mengemuka: kapan tepatnya umat Islam di Indonesia akan merayakan Idul Fitri? Di antara langit yang perlahan meredup dan jutaan hati yang bersiap menyambut hari kemenangan, jawaban itu akan diputuskan dalam Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sidang isbat bukan sekadar forum administratif. Ia adalah pertemuan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan, antara hitungan matematis dan pengamatan langit, yang bertujuan memberikan kepastian bagi umat dalam menapaki waktu ibadah.
Dalam forum ini, dua pendekatan utama bertemu: hisab dan rukyat. Hisab menghadirkan ketepatan melalui perhitungan astronomi, menentukan posisi bulan dengan angka dan rumus. Sementara rukyat mengandalkan mata manusia yang menatap ufuk, mencari lengkung tipis hilal sebagai tanda datangnya bulan baru.
Di situlah letak keunikan sidang isbat: ia tidak memilih salah satu, melainkan merangkul keduanya. Sebuah ikhtiar untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan tradisi keagamaan yang telah berakar panjang dalam sejarah Islam.
Tradisi ini sendiri bukan hal baru. Sejak masa awal kemerdekaan, negara telah menaruh perhatian pada penetapan hari raya. Pada 1946, di bawah kepemimpinan Soekarno, lahirlah Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um yang mengatur pentingnya penetapan hari besar keagamaan. Sejak saat itu, penentuan Idul Fitri menjadi bagian dari tanggung jawab negara melalui Menteri Agama.
Memasuki dekade 1950-an hingga awal 1960-an, sidang isbat mulai dilembagakan secara lebih sistematis. Pada masa Menteri Agama Saifuddin Zuhri, mekanisme ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963. Sejak itu, sidang isbat menjadi ruang bersama, tempat ulama, ilmuwan, dan pemerintah duduk satu meja untuk menentukan awal bulan Hijriah.
Prosesnya dimulai jauh sebelum keputusan diumumkan. Tim unifikasi kalender Hijriah memaparkan posisi hilal berdasarkan hisab. Di saat yang sama, para pengamat di berbagai penjuru negeri, dari pesisir hingga perbukitan, menatap langit senja, mencoba menangkap kemunculan hilal yang kerap begitu tipis dan samar.
Data dari lapangan kemudian dibawa ke dalam sidang tertutup yang dipimpin Menteri Agama. Di sana, hadir pula perwakilan organisasi masyarakat Islam, para duta besar negara sahabat, serta lembaga seperti BMKG dan BRIN. Semua pandangan dipertimbangkan, semua data diuji, sebelum akhirnya satu keputusan diambil.
Namun, sebagaimana langit yang tak selalu sama di setiap tempat, keputusan itu pun kadang tidak sepenuhnya seragam dengan pandangan sebagian kelompok. Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah bukan hal baru dalam sejarah umat Islam Indonesia. Meski demikian, sidang isbat tetap menjadi ruang literasi, tempat umat belajar menerima perbedaan dengan kedewasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika