REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan perbaikan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas di Jakarta Selatan pada Minggu (12/10) malam.

Prasetyo menyatakan bahwa opsi ini muncul setelah insiden ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan puluhan korban jiwa pada 29 September 2025. “Pascakejadian kemarin, kemudian muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN,” ujar Prasetyo.

Kajian ini mencakup jumlah dan kondisi pesantren yang ada, serta kemungkinan pembangunan pesantren baru di masa depan. Pemerintah berupaya memastikan skema yang dipilih efektif dan tepat sasaran. “Ini juga berkaitan dengan apakah pondok pesantren yang sudah eksis menjadi prioritas, atau ada kebutuhan membangun pondok baru. Semuanya sedang dicoba dipelajari,” jelas Prasetyo.

Keselamatan dan keamanan santri menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Prasetyo mengatakan bahwa Presiden telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. “Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya,” imbuhnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan sekaligus melindungi keselamatan para santri di seluruh wilayah Indonesia.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika