REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki “banyak celah.”
Dia menegaskan, Kairo sedang berkoordinasi dengan para negosiator di Qatar dan Turki untuk meyakinkan Hamas agar merespons positif rencana tersebut, kata Abdelatty pada Kamis (2/10/2025) seperti dikutip saluran berita milik pemerintah Al-Qahera News saat berbicara di Institut Hubungan Internasional Prancis (IFRI) di Paris.
“Ada banyak celah (dalam rencana Trump) yang perlu ditutup,” tambah dia.
Abdelatty mengatakan, diskusi lebih lanjut masih dibutuhkan mengenai implementasi rencana tersebut, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan keamanan di Gaza selama masa transisi.“Kami sangat berhati-hati dan sedang berbicara dengan Hamas untuk menilai reaksi mereka terhadap rencana ini,” kata menteri tersebut.
“Jika ada kemauan politik, saya yakin rencana Gaza ini dapat diimplementasikan di lapangan, tetapi itu membutuhkan partisipasi semua pihak,” lanjut dia.
Ia juga memperingatkan jika Hamas menolak rencana tersebut, situasi di kawasan akan menjadi “sangat sulit” dan berisiko menimbulkan eskalasi. Dia menjelaskan, Mesir tidak akan membiarkan pengusiran warga Gaza dalam kondisi apa pun.
Secara terpisah, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan rencana gencatan senjata Trump memuat prinsip-prinsip yang selalu sejalan dengan posisi Mesir.
Madbouly menyampaikan, prinsip-prinsip tersebut meliputi tidak ada pengusiran warga Palestina, tidak ada aneksasi atas Gaza maupun Tepi Barat, perlunya gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, serta rekonstruksi Gaza.”
“Tantangannya terletak pada detail-detail dari rencana tersebut,” tambahnya dalam konferensi pers di Kairo.
Namun, rencana tersebut dibangun atas dasar kompromi yang tidak mengikat Israel, sementara kewajiban yang dikenakan kepada Hamas bersifat jelas dan ketat.
Rencana ini juga tidak menyertakan tenggat waktu spesifik untuk penarikan pasukan Israel dari Gaza maupun jadwal pengiriman bantuan kemanusiaan.