REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Presiden Prabowo di Markas PBB pada 23 September membetot perhatian banyak pimpinan negara. Tak menyangka, Kepala Negara berpenduduk mayoritas Muslim itu sedikit menggebrak podium untuk menekankan perdamaian sebagai keniscayaan untuk sama-sama membangun peradaban bermartabat.
"Kami tidak akan pernah melupakan. Hari ini, kita tidak boleh diam saat rakyat Palestina dianiaya dan hak mereka serta legitimasi mereka diabaikan di ruang sidang ini," tegas putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu.
Geostrategi Prabowo terkait isu Palestina dan Israel didasarkan pada prinsip diplomasi, kemanusiaan, dan solusi damai jangka panjang. Ia menegaskan bahwa Indonesia hanya akan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik apabila Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.
Prabowo juga menegaskan bahwa setelah pengakuan terhadap Palestina, Indonesia akan mendukung jaminan keamanan bagi Israel. Sikap ini menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia: mendukung hak-hak rakyat Palestina, sekaligus mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan.
Geostrategi tersebut menempatkan penghentian bencana kemanusiaan di Gaza sebagai prioritas utama. Laporan Bank Dunia dan PBB pada April 2024 mencatat bahwa kerugian akibat kerusakan infrastruktur vital di Gaza mencapai 18,5 miliar dolar AS. Perekonomian Gaza menyusut drastis, dengan PDB per kapita turun lebih dari separuh antara Oktober 2023 dan Mei 2024. Tingkat pengangguran melonjak hingga 80 persen pada Juni 2024, sementara tingkat kemiskinan multidimensi naik menjadi 47,1 persen dengan tren peningkatan tajam.
Selain itu, lebih dari 660.000 anak tidak dapat bersekolah karena 95 persen sekolah rusak parah. Sebanyak 17 dari 36 rumah sakit di Gaza tidak berfungsi, ditambah serangan berulang yang menargetkan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menegaskan perlunya gencatan senjata segera sebagai langkah awal menuju pemulihan.
Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam pemulihan Gaza, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Gaza–Israel setelah gencatan senjata tercapai. Indonesia juga turut membentuk tim kecil bersama negara lain untuk membahas langkah-langkah menuju perdamaian pasca-gencatan senjata.
Sebagai negara non-blok, Indonesia terus menyuarakan perdamaian, keadilan global, dan stabilitas regional. Sikap tegas Indonesia dalam memperjuangkan Palestina sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya di mata dunia internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika