REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW— Pertemuan mengenai isu keamanan antara Suriah dan Israel dijadwalkan berlangsung pada 18 September di ibu kota Azerbaijan, Baku, demikian laporan Sky News Arabia mengutip sebuah sumber.
Sementara itu situs web Axios, Selasa (17/9/2025), melaporkan bahwa Israel telah mengajukan rancangan perjanjian keamanan terperinci kepada Suriah, serupa dengan dokumen yang ditandatangani Israel dan Mesir pada 1979.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian pemisahan pasukan 1974, yang dinilai kurang relevan sejak pemerintahan baru Suriah berkuasa dan Israel menduduki zona penyangga di sisi perbatasan Suriah.
Menurut laporan itu, Suriah belum memberikan tanggapan atas usulan yang diajukan beberapa pekan lalu.
Isu tersebut dijadwalkan dibahas di London, Rabu, dengan menghadirkan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani, serta Utusan Khusus AS Tom Barrack.
Sebuah sumber mengatakan kepada Axios bahwa tujuan utama rencana Israel adalah menjaga jalur udara yang memungkinkan serangan ke Iran di masa depan.
Pada November 2024, kelompok oposisi bersenjata melancarkan serangan besar terhadap tentara Suriah dan memasuki Damaskus pada 8 Desember.
Presiden Bashar al-Assad kemudian mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara itu. Ahmed al-Sharaa, mantan pemimpin kelompok penentang rezim al-Assad, ditetapkan sebagai presiden transisi pada 29 Januari.
