REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) memandang kehadiran Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto menjadi jawaban atas tantangan penyelenggaraan haji di masa depan.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ini menjadi satu-satunya di dunia, selain Arab Saudi," ujar Ketua Umum DPP Amphuri Firman M. Nur, Senin (8/9/2025).

Firman mengatakan Amphuri sudah sejak lama mengusulkan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah ini akan memperkuat fokus kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah tersebut.

Selain itu, kehadirannya menjadi wujud keberpihakan negara kepada jamaah serta pelaku usaha resmi di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah. Selain itu, kata dia, bisa memperkuat hubungan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Selama ini, hubungan diplomasi sering tidak setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya setingkat direktorat. Dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar," kata Firman.

Ia berharap kementerian baru ini menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, melindungi jamaah, serta memberdayakan industri haji dan umroh nasional sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh Arab Saudi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara.

Indonesia menjadi satu-satunya negara di luar Arab Saudi yang memiliki Kementerian Haji dan Umrah dan menandai berakhirnya kewenangan Kementerian Agama setelah 75 tahun mengurusi haji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika