REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang menjadi korban dalam kericuhan demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad, menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi bangsa tentang bagaimana demonstrasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara, harus dikelola secara damai dan penuh tanggung jawab.
“Kami menyampaikan doa dan simpati yang tulus kepada keluarga almarhum Affan. Beliau adalah simbol perjuangan jutaan pekerja yang setiap hari menafkahi keluarga dengan penuh ketekunan. Kehilangan ini menjadi duka kita bersama, sekaligus pengingat bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam situasi apa pun,” ujar Dzulfikar dalam pernyataannya.
Pemuda Muhammadiyah menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokratis rakyat. Oleh karena itu, setiap bentuk eskalasi kekerasan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sipil harus dihindari oleh semua pihak.
Dzulfikar juga menghargai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menunjukkan empati dengan menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Namun, ia menilai tragedi ini harus menjadi momentum perbaikan di tubuh kepolisian.
“Tragedi ini menunjukkan perlunya langkah lebih jauh berupa proses evaluasi internal yang terbuka, profesional, dan adil di tubuh kepolisian. Selain itu, Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan unjuk rasa harus segera diperbaiki agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik. Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan DPR agar sungguh-sungguh mendengarkan tuntutan masyarakat yang melatarbelakangi demonstrasi. Menurut Dzulfikar, aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan.
“DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata,” tambahnya.
Dzulfikar menyerukan agar semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat—mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Pemuda Muhammadiyah, kata dia, siap bersinergi dalam membangun ruang demokrasi yang aman, inklusif, dan beradab.
“Hanya dengan cara ini, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.
DPR RI menyatakan permohonan maaf. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI berkomitmen untuk terus berbenah dalam mendengarkan aspirasi rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Puan menyusul aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI beberapa hari terakhir. Demonstran kecewa dengan besarnya tunjangan DPR serta sikap dewan yang dinilai menganggap remeh tuntutan dari publik.
"Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat," kata Puan dalam pernyataan resminya melalui pesan video yang diterima di Jakarta, Jumat
Ikuti Whatsapp Channel Republika