REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Kelompok Perlawanan Palestina Hamas beserta faksi-faksi lainnya telah menerima proposal gencatan senjata yang difasilitasi oleh mediator Mesir dan Qatar, seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengonfirmasi, proposal gencatan senjata di Jalur Gaza tersebut diserahkan oleh Mesir dan Qatar pada Ahad."Gerakan Hamas dan faksi-faksi Palestina memberi tahu para mediator tentang persetujuan mereka untuk menerima proposal yang diserahkan kemarin oleh Mesir dan Qatar," bunyi pernyataan itu.
Rincian proposal
Pejabat itu mengungkapkan, berdasarkan proposal tersebut, pasukan Israel akan mundur sejauh satu kilometer dari wilayah di Gaza utara dan timur. Kota al-Shujaiyya dan Beit Lahia di utara akan tetap dikecualikan dari penarikan tersebut.
Sumber terkait lebih lanjut menjelaskan, kesepakatan itu akan menjamin pembebasan 10 tawanan Israel yang masih hidup dengan imbalan pembebasan 140 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 60 tahanan dengan hukuman melebihi 15 tahun. Kesepakatan ini juga akan membebaskan 1.500 warga Palestina yang ditahan di Gaza.
Lebih lanjut, kesepakatan tersebut menetapkan, untuk setiap jenazah tawanan Israel yang dikembalikan, jenazah sepuluh warga Palestina akan dibebaskan, sekaligus mengamanatkan pembebasan tanpa syarat semua perempuan dan anak-anak yang ditahan.
Lebih lanjut, pejabat tersebut juga menunjukkan proposal gencatan senjata menetapkan modifikasi peta penempatan kembali di wilayah utara dan timur. Sementara itu,bantuan akan dikirim ke Jalur Gaza segera setelah perjanjian berlaku, dalam jumlah yang intensif dan terkoordinasi, sesuai perjanjian 19 Januari 2025.
Sumber tersebut mengatakan, bantuan kemanusiaan tersebut akan mencakup pasokan bahan bakar, air, dan listrik, beserta rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, ditambah peralatan berat untuk pembersihan puing-puing.
Secara rinci, PBB dan badan-badan afiliasinya, serta Bulan Sabit Merah dan organisasi-organisasi internasional yang beroperasi di Gaza, akan bertanggung jawab untuk menerima dan mendistribusikan bantuan.
Pejabat senior itu menambahkan bahwa berdasarkan proposal tersebut, perlintasan perbatasan Rafah di Gaza selatan akan dibuka kembali untuk lalu lintas dua arah, sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika