REPUBLIKA.CO.ID,CANBERRA — Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, Israel telah melanggar hukum internasional karena memblokade pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Tindakan Israel tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Saat diwawancara dalam program "Insider" yang disiarkan ABC News pada Ahad (27/7/2025), Albanese menyinggung tentang rule of engagement atau aturan keterlibatan dalam sebuah konflik. Dia menekankan, tujuan aturan tersebut adalah mencegah hilangnya nyawa warga tidak bersalah.
"Jelas sekali, menghentikan pengiriman makanan merupakan pelanggaran hukum internasional, yang merupakan keputusan yang dibuat Israel pada bulan Maret," ujar Albanese.
"Hukum internasional menyatakan bahwa Anda tidak dapat meminta pertanggungjawaban orang yang tidak bersalah atas apa yang merupakan konflik," sambung Albanese.
Dia pun sempat mengutarakan keprihatinannya atas penderitaan warga sipil Gaza. "Seorang anak laki-laki berusia satu tahun bukanlah pejuang Hamas. Korban jiwa dan kematian warga sipil di Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Itu sama sekali tidak dapat dibenarkan," ujar dia.
Lihat postingan ini di Instagram
Saat menyinggung rencana Prancis yang hendak mengakui negara Palestina pada September mendatang, Albanese mengatakan Australia tidak akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat. "Kami tidak akan mengambil keputusan apa pun sebagai isyarat, kami akan melakukannya sebagai langkah ke depan jika situasinya memungkinkan," ucapnya.
"Apakah waktunya sekarang? Apakah kita akan segera melakukannya? Tidak, kita tidak akan melakukannya. Tetapi kita akan terlibat secara konstruktif," tambah Albanese.
Ikuti Whatsapp Channel Republika