REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah guna memastikan kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Hal ini disampaikan Gus Irfan, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatra Barat. Menurut dia, pengesahan RUU ini penting untuk menyesuaikan dengan jadwal baru dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan proses kontrak layanan dimulai pada Agustus 2025.

“BP Haji terus mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M sesuai schedule dari  pemerintah Arab Saudi, yaitu pada Agustus sudah mulai berkontrak,” ujar Gus Irfan dalam siaran persnya, Selasa (22/7/2025).

Gus Irfan menekankan, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kebijakan dan tahapan baru yang ditetapkan Arab Saudi, termasuk timeline teknis pelaksanaan haji.

“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika