REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, melalui strategi nasional dan peta jalan jangka panjang, pemerintah mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara etis, adil, dan inklusif.
“Pemanfaatan potensi AI dan secara proaktif mengatasi risiko tertanam kuat dalam Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020–2045 dan Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional,” kata Nezar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Nezar, dua kerangka strategis tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dikembangkan dan digunakan secara beretika, adil, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada dampak sosial-ekonomi, seperti perpindahan tenaga kerja, pengembangan talenta lokal, hingga pelindungan data pribadi.
“Pertimbangan utama dalam upaya nasional ini mencakup tata kelola data yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya.
Dalam konteks global, Indonesia dinilai menonjol dalam kesiapan mengadopsi teknologi AI secara strategis. Pada 2024, Indonesia tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for Artificial Intelligence (RAM AI) dari UNESCO.
“Pencapaian ini menggarisbawahi kesiapan dan keinginan bangsa kita untuk merangkul peluang transformatif yang dihadirkan oleh AI untuk kemajuan ekonomi dan sosial kita. Namun, dengan adanya peluang besar, ada pula tanggung jawab yang besar,” tegas Nezar.
Kendati begitu, ia juga menyoroti bahwa Indonesia belum masuk dalam AI Risk Repository yang dirilis peneliti MIT, yang memuat lebih dari 3.000 contoh risiko AI global.
“Kami memastikan bahwa wawasan dari Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, tidak dikecualikan dari kerangka kerja global untuk mengatasi risiko AI transformasional,” kata Nezar.
Dia mendorong kolaborasi konkret lintas sektor dalam riset keamanan AI, pengembangan kebijakan, pelatihan bakat digital, hingga kampanye kesadaran publik.
“Kita harus memungkinkan berbagi pengetahuan mutakhir, perspektif yang beragam, dan praktik terbaik terkait tata kelola AI, standar keamanan teknis, serta pengembangan kapasitas kelembagaan untuk keamanan AI,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika