REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, akhirnya Menteri Agama (Menag) Nasaruduin Umar meminta maaf secara terbuka kepada publik atas persoalan dan berbagai kekurangan yang mengemuka selama penyelenggaraan ibadah haji 2025. Komnas Haji melihat, persoalan dan berbagai kekurangan penyelenggaraan haji membuat jamaah merasa tidak puas dan kecewa.
"Permintaan maaf tersebut dapat diartikan menteri agama mengakui dan tidak menutup mata terhadap fakta berbagai masalah yang mulai muncul dan kritik dari berbagai pihak sejak dari pemberangkatan, terpecahnya rombongan dan keluarga setibanya di Tanah Suci akibat penerapan sistem multi syarikah," kata Mustolih kepada Republika, Kamis (12/6/2025)
Mustolih menegaskan, yang paling menjadi sorotan luas adalah berbagai persoalan yang menimpa ratusan ribu jamaah haji yang terjadi selama puncak haji. Yakni ketika prosesi pergerakan dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Ada keterlambatan mobilisasi armada bus yang menjemput jamaah, jamaah tidak mendapatkan tenda, lansia yang terlantar hingga pembatalan skema tanazul yang menyebabkan jamaah sangat tidak nyaman dan merasa tidak dilayani dengan semestinya.
Sampai hari ini, meski telah melewati puncak haji, kanal pengaduan Komnas Haji masih menerima keluhan dari para jamaah haji di Tanah Suci. Aduan tersebut menyangkut keterlambatan pasokan konsumsi selama berjam-jam meleset dari jadwal yang seharusnya.
"Komnas Haji mengapresiasi dan menghargai sikap gentle yang ditunjukkan menteri agama yang dengan tulus meminta maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban moril atas pelayanan yang masih jauh dari memuaskan," ujar Mustolih.
Ketua Komnas Haji mengatakan, langkah meminta maaf kepada publik sangat tepat karena menteri agama juga menjabat sebagai Amirul Hajj yang merupakan pimpinan tertinggi misi haji Indonesia, yang membawa ratusan ribu jamaah haji ke Tanah Suci. Hal itu merupakan agenda kolosal tahunan.
Komnas Haji menilai apa yang dilakukan oleh menteri agama sebagai sikap cerminan sikap seorang negarawan yang berani mengambil risiko dan memikul tanggungjawab terhadap amanah yang telah diberikan. Sikap semacam itu perlu ditiru dan menjadi contoh bagi para pejabat publik dan para pejabat negara lainnya dalam menjalankan tugas kenegaraan melayani masyarakat luas.
"Komnas Haji berharap apa yang terjadi dalam perhelatan penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi pelajaran penting dan sangat berharga bagi semua pihak agar tidak terulang di masa mendatang," ujar Mustolih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika