REPUBLIKA.CO.ID, KOTA GAZA -- Berbagai sumber medis melaporkan, tidak kurang dari 11 ribu orang pasien kanker di Jalur Gaza, Palestina, terpaksa berhenti mendapat pengobatan. Agresi yang dilakukan militer Israel (IDF) secara terus-menerus sejak satu setengah tahun terakhir juga melumpuhkan banyak rumah sakit di sana.

Sumber yang dikutip WAFA mengatakan, IDF mencegah pengiriman pasokan medis dan obat-obatan ke Jalur Gaza. Akibatnya, pelayanan kesehatan untuk masyarakat setempat, termasuk ribuan pasien kanker, mengalami kesulitan atau bahkan terhenti sama sekali.

Sumber tersebut juga menyatakan, kemoterapi intravena dan tindakan medis lebih lanjut bagi seluruh pasien kanker di Jalur Gaza sudah berhenti total. Ultimatum IDF yang memaksa evakuasi seluruh staf Rumah Sakit Eropa dan Pusat Kanker Gaza pun memperburuk situasi katastrofe bagi pasien. 

Sebanyak lima ribu pasien kanker dilaporkan harus dirujuk segera ke luar negeri demi mendapatkan pengobatan, baik untuk kemoterapi maupun terapi radiasi. Situasi semakin riskan dari hari ke hari mengingat minimnya peralatan diagnosis dini di Jalur Gaza. 

Sumber-sumber medis itu menekankan bahwa para pasien kanker saat ini terjebak dalam kondisi kesehatan, sosial, psikologis, dan ekonomi yang sangat buruk. Selain itu, sebanyak 64 persen obat-obatan untuk kanker juga hilang.

Sepakati gencatan senjata

Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, dan IDF menyepakati gencatan senjata selama 60 hari ke depan di Jalur Gaza, Palestna. Demikian laporan Al Arabiya, yang mengutip berbagai sumber pada Kamis (29/5/2025).

Sebelumnya pada hari itu, Hamas mengatakan pihaknya telah menerima usulan baru gencatan senjata di Jalur Gaza dari Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff melalui mediator.

Sementara itu penyiar Israel Kan, yang mengutip beberapa sumber, melansir bahwa Israel sepakat dengan usulan baru Witkoff, namun Hamas keberatan dengan usulan tersebut lantaran tidak ada jaminan perang berakhir secara permanen dan penarikan penuh militer Israel dari wilayah kantong itu.

Menurut laporan, Utusan Khusus Presiden Donald Trump itu sudah diberitahu bahwa kedua pihak setuju untuk melakukan gencatan senjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika