REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk betul-betul kerja ekstra melayani jemaah haji Indonesia. Karena, sejauh ini masih ada keluhan yang didengar oleh DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan salah satu keluhan yang didengar adalah soal jamaah suami istri yang penginapannya terpisah, walaupun berangkat satu kloter.
"Pastikan tidak ada lagi cerita jamaah yang satu kloter bisa terbagi jadi 5 rumah, 6 rumah. Dan ini memang sudah nggak bisa dihindari karena yang kontrak kan mereka (Kemenag)," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Jika persoalan ini tidak diselesaikan segera oleh Pemerintah, menurut dia, akan terjadi kericuhan saat pelaksanaan puncak haji.
Untuk itu, dia mengatakan, Timwas bakal berkoordinasi untuk menangani masalah penginapan guna menghindari jemaah yang tercecer.
"Apakah bisa ditangani ketika nanti puncak haji nggak? Kalau nggak bisa ditangani, harus bisa diselesaikan. Masih ada waktu seminggu lah untuk menata ini semua," kata dia.
Dia menyampaikan bahwa Timwas Haji DPR RI sudah mulai berangkat mulai Selasa ini ke Arab Saudi. Gelombang pertama Timwas Haji akan segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung, termasuk dalam rangka menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Kami DPR akan memastikan bahwa mereka (Kemenag) sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika