REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi dokumen keberatan yang dilayangkan Amerika Serikat (AS) terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Menurut Gus Yahya, AS sah saja jika melakukan protes, tapi Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengatur semua itu.  

"Ya protes boleh aja, tapi kan kita punya kedaulatan untuk membuat pengaturan tentang semua hal di dalam masyarakat kita, untuk melindungi masyarakat kita," ujar Gus Yahya di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025). 

Sebagai negara berpenduduk masyarakat Muslim, menurut Gus Yahya, patut jika masyarakat Muslim di Indonesia memiliki aspirasi untuk mendapat perlindungan dalam mendapatkan produk halal."Kalau mereka mau memasukkan barang ke sini ya tetap harus ikut aturan kita," ucap dia.

Pemerintah AS menganggap, aturan halal di Indonesia ini menjadi hambatan teknis perdagangan bagi mereka. Hal itu pun menjadi salah satu alasan pemerintah AS di bawah Donald John Trump mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia.

"Sekarang aja mereka soal tarif juga membuat masalah seperti itu. Dan ini juga kan bukan cuma Indonesia, ada banyak negara lain yang juga membuat aturan halal yang sama," kata Gus Yahya. 

Bahkan, kata dia, negara-negara Islam lebih ketat dalam menerapkan aturan terkait produk halal. "Negara-negara yang memang menyatakan sebagai negara Islam, aturannya mungkin malah lebih ketat daripada aturan produk halal kita," jelas Gus Yahya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika