REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO -- Gubernur Miyagi di Jepang utara, Murai Yoshihiro pada Februari lalu berencana untuk membangun tempat pemakaman bagi umat Islam yang tidak ingin dikremasi karena alasan agama. Namun, keputusan tersebut mendapat tentangan dari masyarakat.
Murai mengatakan, Prefektur Miyagi telah dihubungi oleh sekitar 1.200 penduduk prefektur Miyagi, banyak di antaranya menentang rencana tersebut.
“Kita harus melakukannya meskipun ada kritik," ujar Murai seperti dilansir Arabnews, Senin (7/4/2025).
Menurut dia, Jepang akan membutuhkan pekerja asing di masa depan. Karena itu, menurut dia, pemakaman Muslim perlu dipertimbangkan.
“Jika kita ingin hidup berdampingan secara multikultural, kita harus memikirkan tentang tempat pemakaman,” ucap dia, seraya menambahkan bahwa beberapa warga Jepang juga menginginkan pilihan untuk dikubur daripada dikremasi.
Isu ini pertama kali mencuat dalam konferensi pers rutin pada 23 Desember 2024 lalu. Menurut Murai, tidak mudah membangun pemakaman di kota, jadi kami mencari lokasi yang cocok," ujar Murai saat ditanya tentang rencana pembangunan pemakaman Muslim.
“Saya pikir tidaklah tepat bagi pemerintah untuk menghindari isu ini ketika berbicara tentang masyarakat multikultural," jelas dia.
Pada 2023 lalu, Prefektur Miyagi telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia di Asia Tenggara untuk mengamankan pekerja, yang kemungkinan besar beragama Islam.
Meskipun penguburan tidak dilarang berdasarkan hukum saat ini, hal itu mungkin dilakukan jika izin diperoleh dari kota atau daerah dan standar terpenuhi. Namun, menurut "Laporan Administrasi Sanitasi" dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, tingkat kremasi nasional pada 2017 adalah 99,97 persen.
Hanya ada sedikit pemakaman di Jepang yang menerima penguburan, dan hanya ada sekitar 10 pemakaman di seluruh negeri yang menerima Muslim.
Oleh karena itu, Prefektur Miyagi mengusulkan pembangunan pemakaman sebagai bagian dari upaya meningkatkan lingkungan untuk menerima pekerja Indonesia.
Sementara itu, di Prefektur Oita, Jepang selatan, rencana untuk membangun pemakaman bagi umat Islam tampaknya ditunda karena walikota Hinode yang baru terpilih menentangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika