REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan seruan solidaritas bagi Palestina serta ajakan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel selama Ramadhan. MUI menilai, meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza pada awal 2025, situasi masih jauh dari kata damai.
"Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dan memblokade bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dalam acara “Taujihat Palestina: Membasuh Luka Palestina 2025” di Jakarta, Rabu (5/3/2025). “Karena itu, boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel.”
Hingga saat ini, sejumlah perusahaan multinasional yang masuk dalam daftar boikot telah melakukan strategi pendekatan kepada komunitas Muslim selama Ramadhan. Mereka menawarkan berbagai diskon, mensponsori acara keislaman, dan mengadakan buka puasa bersama dengan umat Islam.
Dalam keterangan yang dilansir Selasa (11/3/2025), Sudarnoto menegaskan MUI menghargai upaya kemanusiaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, MUI juga meminta agar mereka tidak menjalin hubungan dagang dengan Israel dalam bentuk apa pun.
"Kami katakan, jangan juga tetap memberikan dukungan kepada Israel. Misalnya dengan melakukan perdagangan dengan Israel. Jadi, ini kamuflase yang harus dihindari,” ujar Sudarnoto. "Jika memang mendukung Palestina, harus secara genuine tidak melakukan hubungan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun."
Lebih lanjut, dia menegaskan boikot merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagaimana termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. "Fatwa itu menegaskan haram hukumnya mengonsumsi, membeli, dan memiliki produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel,” kata Sudarnoto. "Fatwa ini harus dikawal, dan MUI tidak pernah mencabutnya."