REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Pada hari Selasa (18/2/2025), Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang “Mempraktikkan Multilateralisme, Mereformasi, dan Meningkatkan Tata Kelola Global” di bawah agenda “Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.”
Tahun 2025 menandai peringatan delapan puluh tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kemenangan dalam Perang Anti-Fasis Dunia. Pertemuan tingkat menteri, yang diadakan di bawah kepresidenan Dewan Tiongkok, memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk meninjau kembali sejarah PBB, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap multilateralisme, dan bersama-sama membangun sistem tata kelola global yang adil dan merata.
Wang Yi mencatat bahwa selama 80 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan percepatan multi-polarisasi dan globalisasi ekonomi. Orang-orang di seluruh dunia telah maju bersama untuk mengatasi tantangan. Ini telah menjadi masa kebangkitan dan pertumbuhan kekuatan Global South, serta periode ketika masyarakat telah keluar dari bayang-bayang Perang Dingin dan bergerak melampaui konfrontasi bipolar. Namun, perdamaian global yang sejati dan kemakmuran bersama masih belum sepenuhnya terwujud.
“Masyarakat internasional menarik pelajaran yang menyakitkan dari momok dua perang dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan,” kata Wang Yi pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, menekankan perlunya menghidupkan kembali multilateralisme yang sebenarnya, dan mempercepat upaya untuk membangun sistem pemerintahan global yang lebih adil dan merata’ dalam menghadapi krisis global.
Wang Yi menegaskan kembali dukungan Tiongkok untuk semua upaya yang kondusif bagi perundingan perdamaian di Ukraina. Mengenai Timur Tengah, ia menekankan pentingnya menegakkan solusi dua negara.
“Gaza dan Tepi Barat adalah tanah air rakyat Palestina, bukan alat tawar-menawar dalam pertukaran politik. Rakyat Palestina yang memerintah Palestina adalah prinsip penting yang harus diikuti dalam tata kelola pemerintahan Gaza pasca-konflik,” kata Wang Yi, dikutip dari halaman China.org.cn, Rabu (19/2/2025).
Wang Yi juga menekankan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat secara hukum dan harus dijunjung tinggi oleh semua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika