REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Nusantara (MUN) bersiap untuk menggelar musyawarah nasional di Jakarta pada 26-27 Februari 2025. Rencananya, perkumpulan tersebut akan menghadirkan seratus peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Pendiri MUN KH Rakhmad Zailani Kiki menegaskan, MUN akan memulai gerakan ulama yang lebih mengedepankan tabayun dan menjadi mitra semua pihak baik dari unsur pemerintah dan swasta. “Ini genre baru gerakan ulama. Kita akan memulai gerakan yang menjadi bridging atau jembatan kepada semua pihak termasuk pemerintah dan swasta,”ujar Kiai Kiki saat berbincang dengan Republika lewat sambungan telepon, Rabu (12/2/2025). 

Kiai Kiki mengatakan, MUN dilatarbelakangi oleh sikap kritis beberapa ulama terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang mengeluarkan rekomendasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.  “Rekomendasi ini blunder untuk ulama dan untuk umat,”ujar Kiai Kiki.

Dia menjelaskan, bukan menjadi ranah bagi MUI Pusat untuk mencabut PSN di PIK 2. Terlebih, ujar dia, PSN yang bermasalah bukan sebatas di PIK 2. Dia mengatakan, dari sebanyak 223 PSN yang bergulir, sebagian diantaranya bermasalah. 

Menurut Kiai Rakhmad, banyak Proyek Strategis Nasional memberi kemaslahatan kepada masyarakat setempat. Seharusnya, ujar dia, MUI Pusat mengeluarkan rekomendasi berisi pencabutan terhadap PSN yang bermasalah, bukan merujuk kepada proyek swasta yang sebenarnya juga berbeda dari PSN.

“Tanah Perhutani PSN ini sudah saya datangi itu. MUI Pusat belum tabayun. Mereka cuma buat tim untuk menyelidiki. Masalah ini kan jadi pegangan buat orang-orang yang berkonflik dengan Agung Sedayu Group,”ujar dia.

Dia pun menegaskan, Munas MUN tidak hanya mengulas seputar PSN di PIK 2. Menurut dia, Munas MUN akan merespons banyak permasalahan bangsa yang kini menjadi isu nasional. “MUN lahir untuk mendukung PSN yang memberikan maslahat,”kata dia. 

Kiai Rakhmad mengaku akan mengundang MUI dalam munas tersebut. Menurut dia, pihak MUN ingin mendengar penjelasan dari MUI seputar rekomendasi pencabutan terhadap PSN di PIK 2. 

Dia pun menegaskan, kehadiran MUN tidak ingin menjadi pesaing MUI. Meski demikian, ujar dia, posisi MUN berada sejajar dengan MUI sebagai sebuah perkumpulan. Dia mengatakan, MUN akan menjadi alternatif kemitraan ulama dengan berbagai stakeholder bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika