REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada Ahad (9/2/2025) mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa Israel telah menjadi "bahan tertawaan di Timur Tengah", kantor berita Anadolu melaporkan.
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio lokal Kol BaRama, politisi sayap kanan tersebut mengecam penanganan pemerintah atas perang di Gaza.
"Kita telah menjadi bahan tertawaan di Timur Tengah, dan saya tidak yakin kita menyadarinya," kata Ben-Gvir, dikutip dari middleeastmonitor, Senin (10/2/2025).
Ben-Gvir mengatakan bahwa dia adalah "satu-satunya orang di pemerintahan" yang menentang pemberian bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mengklaim bahwa sikapnya dapat "sepenuhnya mengubah situasi."
Mengkritik tanggapan Netanyahu terhadap tekanan Amerika Serikat, Ben-Gvir mengatakan, "Anda tidak bisa memerintah hanya berdasarkan tekanan eksternal."
Dia berpendapat bahwa Israel seharusnya tidak pernah mengizinkan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dengan menuduh bahwa hal itu menguntungkan Hamas.
Mantan menteri tersebut kemudian menyerukan agar segera dilaksanakan apa yang disebutnya sebagai "program migrasi sukarela" bagi warga Palestina di Gaza.
"Kita perlu meluncurkan inisiatif untuk mendorong migrasi sukarela hari ini. Presiden Trump mengatakan masih ada waktu, tetapi untuk kepentingan Israel, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan," katanya.
Ben-Gvir mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke pemerintahan sampai mereka berkomitmen untuk menghancurkan Hamas.
Pada bulan Januari, Ben Gvir mengundurkan diri dari pemerintahan karena menentang gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan. Sejak saat itu, ia mengadvokasi apa yang ia sebut sebagai "migrasi sukarela" warga Palestina dari Gaza.
Pada hari Selasa, Partai Otzma Yehudit yang dipimpinnya mengajukan rancangan undang-undang kepada Knesset yang mengusulkan insentif keuangan bagi penduduk Gaza yang memilih untuk pergi.
Menurut Channel 14 Israel, RUU tersebut menetapkan bahwa "setiap penduduk Gaza yang memilih untuk beremigrasi akan menerima paket bantuan keuangan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Israel."
Pada tanggal 4 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Washington akan "mengambil alih" Gaza dan memukimkan warga Palestina di tempat lain di bawah rencana pembangunan kembali yang luar biasa yang menurutnya dapat mengubah daerah kantong tersebut menjadi "Riviera Timur Tengah."