REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Warga Israel biasanya bersemangat menempati tanah Palestina yang baru direbut tentara IDF. Ternyata bukan dengan cuma-cuma, mereka mendapatkan imbalan jika mau menempati daerah itu.

Seorang perwira senior Israel mengungkapkan, biasanya pemerintah Israel memberikan insentif kepada warga yang mau menempati daerah yang baru direbut. Namun kali ini insentif tersebut tidak ada. Tidak ada insentif bagi pemukim untuk kembali ke tanah Palestina yang dijajah di bagian utara, setelah perang berakhir dan batas waktu 60 hari bagi penarikan Israel dari Lebanon selatan.

Petugas tersebut mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan saluran Kan Israel: “Saya berharap kita melihat di antara penduduk Israel utara motivasi yang sama di antara penduduk Lebanon selatan untuk kembali ke rumah mereka dan menghancurkan desa-desa.”

Ungkapan petugas itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan media zionis dalam sebuah wawancara mengenai perasaan kurangnya keamanan yang dberikan Israel. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru untuk kembali ke pemukiman mereka di wilayah utara Palestina yang dijajah.

Sementara itu, pawai yang berlangsung di jalan-jalan kota Lebanon selatan berlangsung meriah. Orang-orang yang semula mengungsi kini kembali ke desa-desa perbatasan mereka yang mereka masuki hari ini dan kemarin. Israel terbukti melanggar perjanjian gencatan senjata karena masih berada di Lebanon selatan meski sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, pasukan zionis itu dihujani kegagalan demi kegagalan.

Pasukan IDF melepaskan tembakan ke arah warga yang kembali ke desa-desa di garis depan, yang mengakibatkan dua orang tewas dan 17 lainnya terluka. Termasuk seorang anak dan seorang paramedis, menurut apa yang diumumkan Kementerian Kesehatan Lebanon.

Di tengah kembalinya rakyat Lebanon, ketua Dewan Metula, David Azoulay, mengakui bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon berdampak buruk bagi “Israel,” menekankan bahwa Perdana Menteri telah menandatangani perjanjian penyerahan diri sebagai ganti Hizbullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika