REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat Islam secara kompak menyatakan sikapnya merespons Proyek Strategis Nasional di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar pertemuan dengan LBH-AP PP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI, dan LSM KIARA di Kantor MUI Pusat.
Mereka berdiskusi terkait penyelesaian masalah proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Tangerang, Banten.
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi mengatakan, pertemuan antar organisasi ini untuk memperkuat jejaring gerakan untuk melawan kezaliman pada PSN di PIK2.
"Tujuannya agenda utamanya adalah MUI ingin bersilaturahim, ingin memperkuat jejaring gerakan bersama terkait dengan proyek strategis nasional di PIK2," ujar Masduki di Kantor MUI Pusat, Jumat (24/1/2025).
Sebelumnya, menurut dia, Mukernas MUI yang digelar sebulan lalu juga telah mengeluarkan rekomendasi yang cukup tegas terkait PSN di PIK2. MUI menilai, proyek tersebut banyak mudaratnya atau banyak menzalimi rakyat.
"Sehingga dengan demikian maka kami meminta di dalam rekomendasi itu untuk mencabut, mencabut PSN itu. Kalau dia memang akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat dan hanya menyenangkan konglomerat kira-kira seperti itu, maka itu jangan dilakukan," ucap Masduki.
Setelah adanya rekomendasi tersebut, MUI kemudian membentuk tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2. Selain itu, kata Masduki, pihaknya kuga terus bergerak mengundang seluruh kelompok elemen masyarakat.
"Nah pada kesempatan siang hari ini kami mengundang empat lembaga ini. Jadi ada LBH Muhammadiyah, ada Kiara, ada Laskar Merah Putih, dan ada WALHI. Yang semuanya ternyata dari hasil pertemuan tadi kita sepakat untuk bergerak bersama-sama," kata Masduki.
MUI juga menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indak Kapuk (PIK) 2 untuk dicabut.
Kiai Masduki menyampaikan bahwa ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Dia menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.
Kiai Masduki menyampaikan, MUI mengaku turut concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat.
BACA JUGA: Perburuan Tentara Israel di Brasil dan Runtuhnya Kekebalan Negara Zionis
"Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI," kata Kiai Masduki.
Sebagai Ketua Tim, Kiai Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang beberapa waktu lalu. Hasil koordinasi tersebut membuktikan dan menjelaskan bahwa PSN di PIK 2 sudah menyalahi aturan pelaksanaannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika