REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Genosida di Gaza Palestina dan operasi militer di berbagai kawasan yang dilakukan Israel jadi bumerang buat Netanyahu. Kini di saat dirinya menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas, pihaknya mendapatkan tekanan dan konflik politik di internal Israel.  

Surat kabar Amerika "The New York Times" menerbitkan laporan yang berbicara tentang krisis politik yang dihadapi Perdana Menteri pendudukan, Benjamin Netanyahu, akibat gencatan senjata di Gaza.

Pemerintah Israel belum meratifikasi perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas hingga hari Kamis, namun pertarungan mengenai masa depan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah dimulai, sebagaimana diberitakan al Mayadeen.

Beberapa jam setelah perjanjian tersebut diumumkan, Netanyahu menghadapi pemberontakan internal dari mitra sayap kanan dalam koalisi pemerintahannya, yang dukungannya ia andalkan untuk tetap berkuasa.

Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional, mengumumkan pada Kamis malam bahwa partai ultra-nasionalis Kekuatan Yahudi akan mengundurkan diri dari koalisi Netanyahu jika pemerintah menyetujui perjanjian gencatan senjata. Tindakan ini mengancam akan mengganggu stabilitas pemerintah pada saat yang kritis, meskipun hal ini tidak dengan sendirinya menghalangi kemajuan perjanjian Gaza, karena mayoritas anggota pemerintah mendukung perjanjian gencatan senjata, dan diharapkan bahwa perjanjian tersebut akan disetujui bahkan tanpa adanya pemungutan suara dari “Kekuatan Yahudi” dan partai sayap kanan lainnya dalam koalisi, Zionisme religius. Zionisme ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga menentang keras perjanjian tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika