REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Gufron, menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengakui pemilik pagar laut dari bambu sepanjang 30 kilometer (Km) di pesisir Tangerang, Banten. Dia mengimbau otoritas terkait tidak perlu takut untuk mencabutnya jika pagar laut itu dirasa mengganggu.
Gufron mengatakan, pihaknya juga akan meninjau kondisi pemagaran laut. Menurut dia, koalisi masyarakat sipil, mahasiswa dan yang lainnya, akan memasang spanduk di sana.
"Pesan dalam spanduknya, tangkap pelaku pemagaran laut, itu rencananya," kata Gufron sebelum meninjau kondisi pemagaran laut kepada Republika, Senin (13/1/2025) pagi.
Selain meninjau pagar laut, Gufron dan para perwakilan koalisi akan ambil beberapa sampel pagar bambu itu untuk dijadikan laporan ke Mabes Polri. Dengan catatan, ujar dia, melihat perkembangannya di lapangan.
Terkait apakah ada hubungannya antara pagar laut dan proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2, Gufron mengatakan, selama ini belum ada yang menyatakan bahwa pemagaran laut tersebut memiliki hubungan dengan PSN atau tidak.
Gufron menambahkan, pihak Agung Sedayu Group sudah membantah. Mereka mengaku tidak tahu menahu soal pemagaran laut. Gufron juga sudah bertanya ke beberapa orang nelayan. Mereka pun mengira pagar laut itu untuk kepentingan PSN sehingga tidak berani menyentuh bambu-bambu pagar laut itu.
"(Pengakuan nelayan) karena ini program pemerintah, maka nelayan juga tidak berani untuk melewati atau merusak pagar-pagar bambu itu," ujar Gufron.
Gufron pun menegaskan, di media sosial ada pengakuan para nelayan yang terganggu saat mencari ikan. Karena nelayan tidak bisa melewati pesisir pantai itu."Kalau mau mencari ikan, nelayan harus lebih ke tengah laut, dan harus memutari pagar, sehingga berpengaruh ke konsumsi bahan bakar perahu nelayan, biaya bahan bakarnya lebih mahal," ujar Gufron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika