REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara (BP) Haji memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.

"Sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Sebagai bagian dari langkah ini, kata Dahnil, BP Haji telah merekrut tujuh mantan penyidik KPK dari kepolisian serta satu dari Kejaksaan yang dikenal memiliki integritas tinggi.

Mereka kini menempati posisi penting di Eselon 2. Satu diantaranya merupakan mantan penyidik KPK dari kepolisian diusulkan untuk menduduki jabatan Eselon 1.

Menurut Dahnil, komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi.

"BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh Integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika