REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan menyatakan, dirinya siap membantu pengembangan ekonomi dan bisnis di lembaga pondok pesantren sebagai upaya untuk menyukseskan visi Indonesia Emas yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.
"Dan pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang sudah dikenal memiliki banyak jaringan dan memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat dan alumni dari lulusan pesantren tersebut," katanya di Bangkalan, Jawa Timur, Ahad (22/12/2024).
Sebelumnya pada seminar tentang 'Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Pesantren' yang digelar dalam rangka reses di Kabupaten Sampang, pada 17 Desember 2024, Eric menjelaskan, ada tiga jenis usaha dan bisnis yang bisa dikembangkan di lembaga pondok pesantren.
Pertama, bisnis atau usaha primer, kedua, bisnis sekunder dan ketiga bisnis tersier.
"Yang memungkinkan dan mudah dilakukan adalah usaha atau bisnis primer," kata Eric.
Wakil rakyat asal Kabupaten Bangkalan ini menjelaskan, jenis usaha primer ini mudah dilakukan, karena berkaitan dengan berbagai jenis kebutuhan bahan pokok yang memang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
"Kalau bisnis atau usaha sekunder, membutuhkan modal cukup, dan demikian juga dengan usaha atau bisnis tersier," katanya.
Hanya saja, sambung anggota Fraksi Partai Golkar ini, meski membutuhkan modal cukup, dari sisi keuntungan, bisnis sekunder dan tersier memang lebih banyak dibanding bisnis primer.
Serap aspirasi anggota Komisi VII DPR RI ke pondok pesantren di Kabupaten Sampang ini merupakan salah satu kegiatan reses yang dilakukan Eric Hermawan di Pulau Madura yakni Kabupaten Sumenep, Sampang, Pamekasan dan terakhir di Kabupaten Bangkalan.
Dari empat kabupaten itu, usulan tentang pengembangan ekonomi oleh kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usulan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Selain meminta agar pemerintah memberikan pelatihan tentang upaya meningkatkan hasil produk, para pegiat UMKM itu juga meminta pemerintah bisa membuka akses modal dengan bunga ringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika