REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Menurut sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh koalisi kelompok masyarakat sipil, jumlah lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel di atas tanah rampasan Palestina meningkat pesat.
Tahun ini, sebanyak 822 lembaga keuangan tercatat memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pemukiman Israel di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 776 lembaga yang tercatat pada tahun 2023.
Dikutip dari Reuters, laporan ini dipresentasikan oleh 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina. Mereka menyerukan agar lembaga keuangan tersebut melakukan uji tuntas yang lebih ketat terhadap hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal.
"Indikasi yang ada menunjukkan bahwa arah perkembangan ini semakin memburuk," kata salah satu peneliti dari Norwegian People's Aid Andrew Preston dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).
Ia pun menekankan pentingnya bagi lembaga keuangan di Eropa untuk segera meninjau kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal.
Diketahui,wilayah Tepi Barat, yang merupakan jantung dari konflik Israel-Palestina, terus menjadi lokasi ekspansi pemukiman Israel meski mendapat kecaman internasional. Sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut ilegal, sebuah posisi yang juga didukung oleh Pengadilan Internasional PBB pada Juli lalu.
Namun, banyak lembaga keuangan besar, termasuk bank-bank terkemuka seperti BNP Paribas dan HSBC, masih terhubung dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembangunan pemukiman tersebut.
Laporan tersebut juga mencatat beberapa perusahaan besar, seperti produsen alat berat Caterpillar dan situs perjalanan Booking.com serta Expedia, terdaftar sebagai mitra bisnis yang terlibat dalam pemukiman Israel. Meski beberapa perusahaan, seperti Expedia, sudah mengidentifikasi akomodasi mereka yang terletak di wilayah yang disengketakan, namun kritik tetap muncul terkait dampak dari hubungan ini terhadap masyarakat Palestina.
Dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel, serta adanya sanksi internasional, laporan ini menyerukan agar lembaga keuangan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika