REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pejabat Informasi Nasional Pusat Informasi PBB (UNIC) Indonesia Siska Widyawati mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat mengapresiasi diplomasi Indonesia dalam mendukung Palestina.
“Kami (PBB) menyebutnya Occupied Palestine Territory, dan sampai sekarang kami terus mendorong kerja sama multilateral untuk menyelesaikan masalah ini (Palestina),” kata Siska di sela-sela acara peringatan Hari PBB ke-79 di Jakarta, Kamis.
Siska kembali menegaskan bahwa penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) oleh Israel merupakan pelanggaran hukum internasional.
“Seperti yang diungkapkan Sekjen PBB Antonio Guterres, penyerangan terhadap peacekeeping force adalah pelanggaran hukum internasional, pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crime),” katanya.
Mengenai perlindungan tentara Indonesia yang masih berada di UNIFIL, Siska mengatakan bahwa UNIFIL sudah memiliki misi perlindungan mereka sendiri.
Dia juga mengatakan yang menjadi perhatian utama PBB, seperti yang dikatakan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, adalah keselamatan masyarakat sipil yang berada di perbatasan garis biru Lebanon.
“(Masyarakat sipil) itu adalah prioritas utama dari PBB,” kata Siska.
Garis biru adalah garis pemisah Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, yang dikutip oleh PBB, 42.700 warga Palestina telah tewas dan 100.200 lainnya terluka di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
PBB juga menyebutkan sekitar 2,1 juta warga Palestina di Gaza menghadapi bahaya bencana kemanusiaan.
Untuk Lebanon, menurut data dari Badan Migrasi PBB (International Organization for Migration/IOM), sekitar 740 ribu warga Lebanon mengungsi dari tempat tinggal mereka dan pergi ke wilayah lain di Lebanon sejak 8 Oktober 2023.
Selain itu, IOM juga mencatat bahwa sekitar 280 ribu warga Lebanon dan Suriah telah mengungsi ke Suriah akibat konflik Lebanon dan Israel tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika