Menanggapi pertanyaan dari The Jewish Link mengenai kurangnya pengakuan resmi terhadap agama Yahudi di Indonesia, dia menyatakan bahwa negara ini sedang bergumul dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelestarian demokrasi yang beragam, yang memiliki mayoritas Muslim, namun tidak memiliki karakter Islam secara eksplisit dalam konstitusi, sebanyak 87 persen warga negara beragama Islam-dan menurutnya akan ada perubahan di bidang ini di tahun-tahun mendatang.

Gordon mengatakan bahwa meskipun ada beberapa hubungan perdagangan swasta yang terbatas dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Israel, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

Kebijakan resmi pemerintah Indonesia mendukung “solusi dua negara,” dan dalam banyak percakapan di sana, dia mendengar optimisme bahwa segala sesuatunya dapat berubah jika dan seiring dengan membaiknya hubungan Israel-Palestina, dan tidak ada seorang pun yang dia ajak bicara yang mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu. 

Siapa AJC?...

Ikuti Whatsapp Channel Republika