Agus mengungkapkan, perilaku AWK sangat mencabik-cabik prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika. Maka, negara harus hadir menangani dan menyelesaikan masalah ini. Permasalahan AWK jangan diserahkan kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Agus menyampaikan ia tidak berasumsi negatif terhadap Polda Bali, tapi ada rumor yang berkembang terkait alasan Polda Bali tidak memproses hukum AWK dengan cepat.

"Rumor yang berkembang, Polda Bali diintervensi beberapa kalangan atau beberapa pihak," ujar Agus.

Agus menegaskan, seharusnya untuk membantah rumor-rumor itu, Polda Bali harus memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum. AWK ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diproses di pengadilan. Buktikan kalau AWK memang tidak bersalah di pengadilan.

"Jangan kemudian kepolisian Polda Bali sebagai garda terdepan dalam proses hukum pidana ini kemudian memperlambat prosesnya," ujar Agus.

Sebelumnya, Aliansi Kebhinekaan Bali menggelar Aksi Damai Dukung Polda Bali untuk Tegakkan Supremasi Hukum pada Kamis (20/6/2024) di depan Polda Bali. Aksi damai yang diikuti banyak massa dari berbagai agama itu dimaksudkan agar Polda Bali menetapkan mantan anggota DPD RI Arya Wedakarna atau AWK sebagai tersangka.

Selanjutnya...

Ikuti Whatsapp Channel Republika