Adapun yang bersangkutan cukup datang ke lembaga pencatat nikah untuk mencatat pernikahannya tanpa harus mengikuti ajaran agama. Dampaknya, aturan-aturan agama tentang pernikahan sudah tidak diperlukan dan ajaran agama tentang pernikahan otomatis terhapus.

Ketiga, penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP). Ketika kolom agama sudah tidak ada di KTP, pemegang kartu penduduk dilegalkan tidak beragama. Begitu pula ketika kolom agama masih tertulis dalam KTP, namun pemilik KTP tidak diwajibkan untuk menulis agama, berarti pemegang KTP dilegalkan untuk tidak beragama. Ini juga merupakan langkah penghapusan agama sekaligus langkah maju komunisme di Indonesia.

Keempat, penghapusan doa menurut agama masing-masing dan diganti dengan doa bersama. Isu ini muncul terakhir di negeri kita. Apabila dimaksudkan sebagai doa bersama-sama dalam satu majelis, yakni tiap-tiap pemeluk agama berdoa menurut ajaran agamanya, doa bersama dibenarkan menurut ajaran Islam. Prinsipnya pluralitas agama di atas, yaitu lakum dinukum waliyadin.

Namun, apabila tujuannya berbeda, yakni doa model baru tanpa terkait dengan agama masing-masing maka hal itu merupakan implementasi dari pengapusan agama dan tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.

Empat isu tersebut sedang berkembang dan tampaknya berkaitan, baik langsung atau tidak langsung dengan Protokol Zionisme no 14 tentang penghapusan agama-agama di dunia selain Yahudi. Semoga Allah menjaga kita dari upaya-upaya penyesatan dan pengafiran. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika