REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang akan menyalurkan dana sebesar 35 juta dolar AS (Rp 555,86 miliar) kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) demi memastikan perbaikan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Penyaluran dana kepada UNRWA tersebut menunjukkan pulihnya dukungan Jepang kepada badan PBB tersebut setelah sempat ditangguhkan akibat dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam terorisme.
“Jepang telah memutuskan berkontribusi sebesar 35 juta dolar AS untuk UNRWA sebagai bagian dari usaha memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza,” demikian menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang, Rabu (3/4/2024).
Sebagaimana disampaikan Duta Besar Jepang untuk RI Masaki Yasushi di Jakarta, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan kebutuhan dasar, khususnya bagi wanita dan anak-anak di Jalur Gaza. Jepang juga berencana menyediakan layanan medis di Tepi Barat dan kawasan lain.
Jepang akan terus berjuang melalui jalur diplomasi demi tercapainya gencatan senjata di Jalur Gaza sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 yang disahkan 25 Maret 2024.
Jepang merupakan salah satu anggota tidak tetap DK PBB yang menyetujui resolusi tersebut. Selain itu, Jepang akan terus memperjuangkan penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa menyatakan telah bertemu Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini untuk membahas pendanaan Jepang untuk UNRWA.
Menurut rilis Kemlu Jepang pada Selasa (2/4/2024), Kamikawa mengatakan telah mengusulkan sejumlah langkah yang perlu ditempuh UNRWA untuk mengembalikan kepercayaan kepada organisasi itu menyusul pemulihan pendanaan.
Jepang menyarankan UNRWA untuk memperkuat langkah menjamin netralitas, memastikan transparansi dan pencatatan aliran dana organisasi, serta memperkuat pendidikan dan pelatihan staf UNRWA untuk memastikan netralitas mereka.
“Rencana Aksi UNRWA kepada para donor mencakup semua langkah tersebut, dan kami juga menerima laporan perkembangannya secara rutin,” ucap Kamikawa dalam konferensi pers di Parlemen Jepang.
Selain itu, Kamikawa juga menyebut telah sepakat dengan UNRWA untuk membina mekanisme manajemen proyek dan pengawasan bersama untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan, partisipasi wanita, dan pelatihan staf dalam perspektif wanita, perdamaian, dan keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
